31/10/12

BUDAYA JAWA BARAT


BUDAYA JAWA BARAT

Jawa Barat memiliki pakaian adat yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Kain kebaya pada dasarnya digunakan perempuan di semua lapisan, baik rakyat biasan maupun bangsawan. Perbedaannya mungkin hanya pada bahan kebaya yang digunakan serta corak hiasnya.
Pakaian untuk laki-laki pada umumnya adalah baju takwa dan celana warna hitam, dilengkapi dengan kain dodot dan tutup kepala bendo terbuat dari kain batik halus bermotif sama dengan kain dodot. Untuk kesempatan resmi, pakaian perempuan Priangan dilengkapi dengan sehelai selendang berwarna sama dengan kebaya dan alas kakinya berupa sandal selop.
Pada bagian kebaya dari leher sampai ujung bawah kebaya surawe terdapat hiasan dari pasmen, demikian pula pada sekeliling lengan dan pada seputar bawah kebaya. Sebagai penyambung belahan kebaya digunakan peniti.Sementara itu, masyarakat Cirebon mengenakan baju sorong atau baju kurung. Selain kebaya, kain batik juga digunakan oleh semua lapisan masyarakat di Priangan maupun di Cirebon. Penggunaan kain batik dengan dililitkan pada bagian bawah badan, dari pinggang hingga ke pergelangan kaki. Untuk memperkuat dililitkan beulitan atau sabuk pada pinggang pemakai.Kelengkapan pakaian bagi kaum perempuan juga diperhatikan. Mereka pada umumnya memakai perhiasan gelang emas atau perak, gelang bahar, suweng pelenis baik yang terbuat dari emas atau perak, dan ali meneng. Sementara kaum laki-laki pada umumnya memakai cincin emas, hiasan jas di bagian dada, yang terdiri dari rantai emas atau perak dengan liontin dari kuku harimau.



Jaipongan adalah sebuah genre kesenian yang lahir dari kreativitas seorang seniman Bandung, yakni Gugum Gumbira. Perhatiannya pada kesenian rakyat yang salah satunya adalah Ketuk Tilu membuat seorang Gugum Gumbira mengetahui dan mengenal betul perbendaharaan pola-pola gerak tari tradisi yang ada pada Kiliningan/Bajidoran atau Ketuk Tilu. Gerak-gerak bukaan, Pencugan, nibakeun dan beberapa ragam gerak minced dari beberapa kesenian di atas cukup memiliki inspirasi untuk mengembangkan tari atau kesenian yang kini dikenal dengan nama Jaipongan.
Namun sebelum bentuk seni pertunjukkan itu muncul ada pengaruh yang melatar belakangi bentuk dari pergaulan tersebut. Di Jawa Barat misalnya, tari pergaulan merupakan pengaruh dari Ball Room, yang biasanya dalam pertunjukkan tari-tari pergaulan tak lepas dari
keberadaan Ronggeng dan Pamogoran. Ronggeng dalam tari pergaulan tak lagi berfungsi untuk kegiatan upacara, tetapi untuk hiburan atau cara gaul. Keberadaan Ronggeng dalam seni pertunjukkan memilki daya tarik yang mengundang simpati kaum pamogoran. Misalnya pada tari Ketuk Tilu yang begitu dikenal oleh masyarakat Sunda, diperkirakan kesenian ini popular sekitar tahun 1916. Sebagai seni pertunjukkan rakyat, kesenian ini hanya didukung oleh unsur-unsur yang sederhana, seperti waditra yang meliputi rebab, kendang, dua buah kulanter, tiga buah ketuk dar goong. Demikian pula dengar gerak-gerak tarinya yang tidaN memiliki pola gerak yang baku kostum penari yang sederhanz sebagai cerminan kerakyatan
Kemunculan tarian hasil karya Gugum Gumbira pada awalanya disebut Ketuk Tilu perkembangan, yang memang karena dasar tarian itu merupakan pengembangan dari Ketuk Tiiu. Karya pertama Gugum Gumbira masih sangat kental dengan warna ibing Ketuk Tilu, baik dari segi koreografi maupun iringannya, yang kemudian tarian itu menjadi popular dengan sebutan Jaipongan.
Karya Jaipongan pertama yang dikenal oleh masyarakat adalah tari Daun Pufus Keser Bojong dan tari Rendeng Bojong, yang keduanya merupakan jenis tai putrid dan berpasangan (putra dan putri). Dari tarian itu muncul beberapa nama penari Jaipongan yang handal seperti Tati Saleh, Yeti Mamat, Eli Somali dan Pepen Dedi Kurnaedi. Awal kemunculan tarian tersebut sempat menjadi perbincangan, dimana isu sentralnya adalah gerakan yang erotis dart vulgar. Namun dari ekspos beberapa media cetak, nama Gugum Gumbira mulai dikenal masyarakat, apalagi setelah Tari Jaipongan pada tahun 1980 dipentaskan di TVRI Stasiun Pusat Jakarta. Dampak dari kepopuleran tersebut lebih meningkatkan frekuensi pertunjukkan, baik di media televisi, hajatan maupun perayaan-perayaan yang diselenggarakan oleh pihak swasta dan pemerintah.
Kehadiran Tari Jaipongan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap para penggarap seni tari untuk lebih aktif lagi menggali jenis tarian rakyat yang sebelumnya kurang perhatian. Dengan munculnya Tarl Jaipongan, dimanfaatkan oleh para penggiat seni taxi unttuk menyelenggarakan kursus-kursus tari Jaipongan dan dimanfaatkan pula oleh pengusaha-pengusaha Pub-pub malam sebagai pemikat tamu undangan, dimana perkembangan lebih lanjut peluang usaha semacarn ini dibentuk oleh para penggiat taxi sebagai usaha pemberdayaan ekonomi dengan nama Sanggar Tan atau grup-grup di beberapa daerah wilayah Jawa Barat, misalnya di Subang dengan Jaipongan gaya kaleran.
Ciri khas Jaipongan gaya kaleran, yakni keceriaan, erotis, humoris, semangat, spontanitas dan kesederhanaan (alami/apa adanya). Hal itu tercermin dalam pola penyajian taxi pada pertunjukkannya, ada yang diberi pola (Ibing Pola) seperti pada seni Jaipongan yang ada di Bandung, juga ada tarian yang tidak dipola (Ibing Saka), misalnya pada Seni jaipongan Subang dan Karawang. Istilah ini dapat kita temui pada Jaipongan gaya Kaleran, terutama di daerah Subang. Dalam penyajiannya, Jaipongan gaya kaleran ini sebagai berikut : 1) Tatalu ; 2) Kembang Gadung 3) Buah Kawung Gopar ; 4) Tari Pembukaan (Ibing Pola), biasanya dibawakan oleh penari tunggal atau Sinde Tatandakan (seorang Sinden tetapi tidak menyanyi melainkan menarikan lagu sinden/juru kawih); 5) Jeblokan dan Jabanan, merupakan bagian pertunjukkan ketika para penonton (Bajidor) sawer uang (Jabanan) sambil salam temple. Istilah Jeblokan diartikan sebagai pasangan yang menetap antara sinden dan penonton (bajidor).
Perkembangan selanjutnya dari Jaipongan terjadi pada tahun 1980-1990-an, dimana Gugum Gumbira menciptakan tari lainnya seperti Toka-toka, Setra Sari, Sonteng, Pencug, Kuntul Man gut, Iring-firing Daun Puring, Rawayan dan Tari Kawung Anten. Dari tari­tarian tersebut muncul beberapa penari Jaipongan yang handal antara lain Iceu Effendi, Yumiati Mandiri, Miming Mintarsih, Nani, Erna, Mira Tejaningrum, Ine Dinar, Ega, Nuni, Cepi, Agah, Aa Suryabrata dan Asep Safaat.


30/08/12


Sistem Pemerintahan Indonesia Dalam Beberapa Fase
A.    Masa Sebelum Kemerdekaan
Berdasarkan pandangan historis, politis, konstitusional, struktural maupun teknis operasional, kebijakan desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia merupakan pilihan yang tepat atas dasar pertimbangan kondisi geografis Indonesia yang luas dan menyebar serta potensi dan karakteristik yang berbeda antar wilayah.
            Perbedaan yang sangat jelas antara lain berupa keadaan demografis kependudukan multi etnis, multi kultural, adat, bahasa, keagamaan dengan heterogenitas yang tinggi dan secara faktual terbaur dalam keberadaan warga masyarakat dengan kondisi sosial ekonomis, tingkat kemajuan dan daya nalar yang berbeda-beda. Jauh sebelum Republik ini lahir, yaitu sejak wilayah Indonesia terbagi dalam kerajaan-kerajaan pola pendelegasian wewenang desentralisasi sudah dipraktekkan. Juga pada jaman penjajahan Belanda, kebijakan desentralisasi diberlakukan melalui Undang-Undang Desentralisasi tanun 1993. Begitu pula pada jaman penjajahan Jepang, kebijakan I desentralisasi tetap berlanjut dengan titik berat untuk mendukung kepentingan militer Jepang.
Dalam naskah penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 terlihat jelas pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh para pendiri Republik ini dan terlihat indikasi yang tajam akan kesepakatan untuk melaksanakan kebijakan desantralisasi. Sejak Indonesia merdeka hingga kini, baik dengan Undang Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar sementara, diberlakukan kebijakan desentralisasi dalam samua Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 dan yang terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999.
Secara kostitusional, kebijakan desentralisasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 jelas terlihat dalam sistem Pemerintahan dimana di dalamnya juga mengatur tentang pamerintahan daerah. Dalam penjabarah Undang-Undang Dasar 1945, pada kebijakan desantralisasi senantiasa termuat dalam Ketatapan MPRS/MPR, khususnya dalam ketetapan tentang GBHN dan kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam berbagai peraturan per undang-undengan, seperti Undang-Undang, Paraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan berbagai macam katentuan lainnya. Kebijakan desantralisasi manjadi landasan kuat untuk mengembangkan demokrasi di saluruh strata Pemerintahan, dimana demokrsai merupakan salah satu sendi utama dan prinsip dasar yang dianut olah Indonesia. Hal ini berarti memberi peluang yang luas terhadap peranan aktif elit politik daerah dan tokoh masyarakat serta segenap lapisan masyarakat disaluruh daerah dalam kahidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
Memahami kebijaksanaan otonomi di Indonesia akan sangat sulit tanpa melihat latar belakang sejarah perkembangan otonomi itu sendiri. Pendekatan historis merupakan metode yang cukup relevan dalam melakukan analisis perkembangan otonomi di Indonesia. Pendekatan sejarah dimaksudkan untuk menunjukkan urutan perubahan yang terjadi dalam sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, yang dilihat pada dua periode, yaitu sistem Pemerintahan daerah periode sebelum kemerdekaan dan periode sesudah kemerdekaan.
Pemerintahan daerah yang bersifat relatif otonom pertama kali didirikan oleh Pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 melalui Desentralisasi Wet tahun 1903, seluruh wilayah Hindia Belanda diperintah secara sentral oleh Gubernur Jenderal sebagai Wakil Raja Belanda di tangan jajahan. Disamping Pemerintahan yang dijalankan oleh pihak kolonial Belanda terdapat juga daerah-daerah yang disebut "Swapraja" yang diperintah oleh Raja-raja Pribumi setempat, yang diakui haknya untuk memerintah menurut adat tradisi di Wilayahnya, asalkan mereka mengakui dan tunduk kepada kekuasaan Pemerintah kolonial atas wilayan mereka. Raja-raja tersebut memerintah wilayahnya berdasarkan kontrak politik yang ditandatangani bersama wakil Pemerintah Belanda dan diberikan tugas untuk menjalankan beberapa tugas atas nama Pemerintah kolonial. Beberapa diantara kerajaan tersebut adalah Yogyakarta, Surakarta, Bali dan Bone.
Pada tahun 1922, Pemerintah Kolonial  Belanda mengadakan pambaharuan dengan maksud untuk memberikan otonomi lebih besar kepada daerah untuk menjadikannya lebih efektif dalam menjalankan aktivitas Pemerintahan daerah. Pembaharuan tersebut menyangkut hal-hal sebagai berikut
a. Memberikan kewenangan lebih besar kapada pejabat-pejabat Balanda yang ditugaskan di wilayah Hindia Balanda.
b. Memberikan kawenangan yang lebih besar kepada pejabat-pejabat pribumi.
c. Melibatkan unsur-unsur progresif yang ada di daerah untuk ikut Berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan di daerah .
Perbedaan sistem Pemerintahan daerah sebelum dan sesudah Undang-Undang Desantralisasi Tahun 1903 terletak pada eksistensi Dewan Daerah. Sebelum Undang-Undang 1903, tidak tardapat otonomi Pemerintah daerah. Semua unit pemerintahan bersifat administratif dengan prinsip dekonsentrasi. Setelah Undang-Undang 1903 diterbitkan, didirikan Dewan Daerah pada unit-unit Pemerintahan tertentu, dimana kepada mereka diberikan kawenangan untuk menggali pendapat daerah guna membiayai Pemerintahan daerah. Anggota Dewan Daerah diangkat dari tokoh-tokoh masyarakat setempat, namun Kepala Pemerintahan seperti halnya Gubernur, Presiden atau Bupati tetap diangkat oleh Pemerintah Pusat Belanda.
Pada tahun 1942, Pemerintah kolonial Belanda digantikan oleh pendudukan Jepang, yang memerintah sampai dengan tahun 1945. Sistem Pemerintahan dibawah tentara pendudukan Jepang diatur secara militer. Bagi wilayan Sumatra dan Jawa diperintah dibawah Angkatan Darat Jepang yang masing-masing bermarkas di Bukit Tinggi dan Jakarta. Di luar Jawa dan  Sumatera diperintah di bawah Angkatan Laut Jepang dengan markas besar di Makassar.
Pada dasarnya sistem Pemerintahan dibawah kependudukan tentara Jepang, meneruskan sistem Pemerintahan yang diwariskan oleh Pemerintah kolonial Belanda. Unit-unit Pemerintahan daerah diatur berdasarkan prinsip dekonsentrasi dan semua kegiatan politik dilarahg. Ketika Jepang mendekati kekalahan mereka mengijinkan pendirian Dewan Daerah dengan tujuan untuk menggalang dukungan kepada bala tentara Jepang. Bahkan sebelum mereka menyerah, Jepang mendirikan suatu Komite yang beranggotakan pemimpin- pemimpin nasional untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang kemudian berakhir, seiring dengan kekalahan mereka dalam perang Asia Timur Raya dan rakyat Indonesia memproklamirkan Kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan proklamasi kemerdekaan tersebut dimulai era Pemerintahan daerah pasca kemerdekaan.
B.      Masa Pasca Kemerdekaan
Sistem pemerintahan Indonesia pasca kmerdekaan dibagi kedalam tiga periode yakni: 1945 – 1949 , 1949 – 1950 , dan 1950 – 1959. Pembagian ini dimaksudkan untuk memperjelas perubahan yang terjadi pada tiap periode .
Pada awal deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 , Indonesia menjalankan sistem presidensial yang merujuk pada UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Namun pada tanggal 23 Agustus 1945 , Belanda dan negara sekutu mendarat di Indonesia. Adapun negara selain Belanda bermaksud untuk mengamankan Indonesia pasca penetapan kemerdekaannya . Namun lain halnya dengan Belanda, ia kembali ke Indonesia dengan maksud untuk kembali menguasai Indonesia. Tentunya hal ini merupakan tantangan bagi deklarator kita Soekarno untuk mempertahankan Indonesia dan wilayah – wilayah yang telah disepakati sebagai bagian dari Indonesia.
Untuk itu dibutuhkan jalan perundingan dengan pihak Belanda untuk mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Namun Jenderal Van Mook yang memimpin perundingan dengan Indonesia atas dasar pidato Ratu Wilhemnia tidak dapat dilakukan , karena Soekarno identik dengan Jepang. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut dibentuklah kabinet semi-presidensil (semi-parlementer) peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis dan didasarkan pada usul BP – KNIP yang ditetapkan tanggal 14 November 1945. Hal ini dimaksudkan untuk membuka jalan perundingan antara kedua belah pihak , dengan demikian Sutan Sjahrir diangkat sebagai perdana menteri yang memimpin pemerintahan Indonesia dan juga sebagai perwakilan dalam perundingan dengan pihak Belanda.
Pada masa kabinet parlementer ini Sutan Sjahrir mengambil banyak peran terutama melakukan diplomasi dengan pihak Belanda untuk mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Adapun pada periode ini sistem pemerintahan dinilai tidak stabil , karena terjadi penguasaan terhadap wewenang kepada Perdana Menteri . Sehingga terjadi tiga kali pergantian perdana menteri, yakni : Sutan Sjahrir , Amir Syarifuddin , dan Muhammad Hatta.
Pada periode ini juga terjadi berbagai perjanjian antara Indonesia dan Belanda untuk pengakuan dari Belanda terhadap Indonesia. Bahkan Belanda melakukan dua kali agresi ke Indonesia yang menyebabkan berbagai perang di beberapa wilayah . Dan akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949 di Istana Dam, Amsterdam .
Untuk periode ini , Indonesia menjalankan sistem pemerintahan semi-parlementer karena kondisi tersebut yang tidak memungkinkan untuk menjalankan sepenuhnya , dan tentunya dipengaruhi faktor politik yakni untuk membuka jalan diplomasi dengan pihak Belanda.
Selain itu pada periode ini dibentuk KNIP yang merupakan lembaga yang menjadi cikal bakal DPR yang berfungsi sebagai badan legislatif . Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan dalam UUD 1945 dan maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945, yang memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk.

II. Periode 1949 – 1950
Pada periode ini sistem pemerintahan Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer yang merupakan lanjutan dari periode sebelumnya (1945-1949). Sistem ini menganut sistem multi-partai. Hal ini didasarkan pada konstitusi RIS yang menetapkan sistem parlementer kabinet semu (quasy parlementary) sebagai sistem pemerintahan RIS. Perlu diketahui bahwa sistem pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukanlah kabinet parlementer murni karena dalam sistem parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah.
Berdasarkan Konstitusi RIS yang menganut sistem pemerintahan parlementer ini, badan legislatif RIS dibagi menjadi dua bagian yakni: Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu pada periode ini Indonesia tetap menganut sistem parlementer namun bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya merupakan federasi yaitu negara yang didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya.

III. Periode 1950 – 1959
Periode ini (1950-1959) merupakan periode dimana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, pemberlakukan peraturan pada periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Masa ini merupakan masa berakhirnya Negara Indonesia yang federalis. Landasannya adalah UUD 1950 pengganti konstitusi RIS 1949. Sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer kabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu.
Adapun ciri-cirinya antara lain:
a. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.
b. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.
c. Presiden berhak membubarkan DPR.
d. Perdana menteri diangkat oleh Presiden.
Diawali dari tanggal 15 Agustus 1950, Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUDS NKRI, UU No. 7/1850, LN No. 56/1950) disetujui oleh DPR dan Senat RIS. Pada tanggal yang sama pula, DPR dan Senat RIS mengadakan rapat di mana dibacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI yang bertujuan:
1. Pembubaran secara resmi negara RIS yang berbentuk federasi;
2. Pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan UUDS yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.
UUDS ini merupakan adopsi dari UUD RIS yang mengalami sedikit perubahan, terutama yang berkaitan dengan perubahan bentuk negara dari negara serikat ke negara kesatuan.
Setelah peralihan dari Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Indonesia mulai menganut sistem demokrasi liberal dimana dalam sistem ini pemerintahan berbentuk parlementer sehingga perdana menteri langsung bertanggung jawab kepada parlemen (DPR) yang terdiri dari kekuatan-kekuatan partai. Anggota DPR berjumlah 232 orang yang terdiri dari: Masyumi (49 kursi), PNI (36 kursi), PSI (17 kursi), PKI (13 kursi), Partai Katholik (9 kursi), Partai Kristen (5 kursi), dan Murba (4 kursi), sedangkan sisa kursi dibagikan kepada partai-partai atau perorangan, yang tak satupun dari mereka mendapat lebih dari 17 kursi. Adapun kabinet yang telah dibentuk pada periode ini (1950 – 1959) antara lain:

• 1950-1951 - KabinetNatsir
• 1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo
• 1952-1953 - Kabinet Wilopo
• 1953-1955 - Kabinet Ali Sastroamidjojo I
• 1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap
• 1956-1957 - Kabinet Ali Sastroamidjojo II
• 1957-1959 - Kabinet Djuanda

Dari segi sudut pandang analis pemerintahan sistem ini tentunya tidak dapat menopang untuk pemerintahan yang kuat, tetapi umumnya diyakini bahwa struktur kepartaian tersebut akan disederhanakan apabila pemilihan umum dilaksanakan. Setelah pembentukan NKRI diadakanlah berbagai usaha untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru dengan membentuk Lembaga Konstituante. Lembaga Konstituante adalah lembaga yang diserahi tugas untuk membentuk UUD baru.
Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945.
Akhirnya setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang berlangsung selama 9 tahun, rakyat Indonesia merasa bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Disamping itu, Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan dekrit yang mengakhiri masa parlementer dan digunakan kembalinya UUD 1945. Masa sesudah ini lazim disebut masa Demokrasi Terpimpin. Dekrit presiden 5 Juli menyatakan bahwa:
1. Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
2.Pembubaran Konstituante
3. Pembentukan MPRS dan DPAS
C.    C. Orde lama (1959-1965)
 Ciri periode in ialah dominasi dari presiden,terbatasnya peeanan partai politik,berkembang pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial –politik.
Dekrit presiden 5 juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat . undang undang dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan sekurang-kurangnya lima tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS No.III/1963 yang mengangkat Ir.Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun ini (Undang- Undang dasar memungkinkan seorang presiden untuk dipilih kembali) yang di tentukan oleh Undang-Undang Dasar. Selain itu, banyak lagi tindakan menyimpang dari atau menyelewng terhadap ketentuan –ketentuan Undang-Undang Dasar. Misalnya dalam tahun 1960 , Ir.Soekarno sebagai presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara ekspilisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong royong yang mengganti Dewan Perwakilan Rakyat pilihan rakyat ditonjolkan peranannya sebagai pemabntu pemerintah ,sedangkan fungsi kontrol ditiadakan. Bahkan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dijadikan menteri dan dengan demikian ditekankan fungi mereka sebagai pembantu presiden, di samping fungsi sebagai wakil rakyat . hal terakhir ini mencerminkan telah ditinggalkannya doktrin Trias Politika . dalam rengka ini harus pula dilihat beberapa ketentuan lain yang memberi wewenang kepada presiden sebgai badan eksekutif  untuk mencampur tangan di bidang lain selain bidang eksekutif . misalnya presidendiberi wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif berdasarkan peraturan presiden No.19/1964, dan dibidang legislatif berdasarkan peraturan presiden No. 14/1960 dalam hal anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencapai mufakat.
Selain itu terjadi penyelewengan di bidang perundang-undangan di mana berbagai tindakan pemerintah dilaksanakan melalui penetapan presiden (penpres) yang memakai Dekrit 5 juli sebagai sumber hukum. Tambahan pula didirikan badan-badan ekstra konstitusional seperti Front Nasional yang ternyata dipakai oleh pihak komunis Internasional yang menggariskan pembentukan front nasional sebagai persiapan ke arah terbentuknya demokrasi rakyat . Partai politik dan pers yang dianggap menyimpang dari rel revolusi ditutup, tidak dibenarkan ,dan dibreidel, sedangkan politik mercusuar di bidang hubungan luar negeri dan ekonomi dalam negeri telah menyebabkan keadaan ekonomi menjadi bertambah suram. G 30 S/PKI telah mengakhiri periode ini dan membuka peluang untuk dimulainya masa demokrasi Pancasila.
D.    Orde Baru
 Peristiwa G 30 S/PKI membawa bencana pada pemerintahan Orde Lama, sebab ketidak tegasan pemerintah terhadap para pemberontak membawa dampak negatif pada pemerintah. Ketidak puasan rakyat makin meningkat karena ekonomi makin terpuruk, keamanan rakyat juga tidak terjamin.
 Akibatnya dengan dipelopori oleh mahasiswa terjadi berbagai demonstrasi. Untuk lebih mengkoordinasi demonstrasinya para mahasiswa membentuk KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), sedangkan para pelajar membentuk KAPPI (Kersatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia ). Pada 10 Januari 1966 KAMI dan KAPPI menggelar demonstrasi di depan gedung DPR-GR, dengan tuntutan (TRITURA) :
1.Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya.
2. Bersihkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI.
3. Turunkan harga barang.

Ternyata pemerintah tidak menuruti tuntutan para demonstran, sebab pemerintah tidak membubarkan kabinet tetapi hanya mereshufleKabinet Dwi Kora menjadi Kabinet Dwi Kora Yang Disempurnakan atau yang lebih dikenal sebagai kabinet seratus menteri. Pembentukan kabinet ini membuat rakyat semakin tidak puas sebab masih banyak tokoh yang diduga terlibat peristiwa G 30 S masih dilibatkan dalam kabinet seratus menteri.
Untuk menggagalkan pelantikan kabinet, pada 24 Februari 1966 para mahasiswa memblokir jalan yang akan dilalui para menteri. Karena tindakan mahasiswa itu terjadi bentrokan dengan fihak keamanan, akibatnya seorang mahasiswa yang bernama ARIEF RAHMAN HAKIM gugur terkena tembakan pasukan keamanan. Sehari setelah insiden itu, pada 25 Februari 1966 KAMI dibubarkan.
Pembubaran KAMI tidak menyurutkan tekat para mahasiswa, bahkan mahasiswa membentuk LASKAR ARIEF RAHMAN HAKIM yang bersama dengan kesatuan aksi lainnya pada 8 – 9 Maret 1966 menggelar aksi besar-besaran di depan kantor Waperdam I / MENLU, Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan Kedutaan Besar CINA, sebab ketiga tempat itu dianggap sebagai sumber dukungan yang utama terhadap PKI.
Untuk mengatasi krisis politik yang tak kunjung reda, pada 10 Maret 1966 Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan para utusan partai politik. Dalam pertemuan itu presiden meminta agar partai politik turut mengecam tindakan para demonstran, tetapi ditolak oleh para utusan partai yang tergabung dalam FRONT PANCASILA, sebab partai politik yang tergabung dalam front itu juga menuntut pembubaran PKI.
Dalam menyikapi keadaan negara yang semakin gawat, pada 11 Maret 1966 di Istana Negara diadakan sidang Pleno Kabinet Dwi Kora Yang Disempurnakan. Para menteri yang akan menghadiri sidang ini mengalami kesulitan karena mereka dihadang oleh para demonstran. Untuk menjaga keamanan sidang maka prajurit RPKAD ditugaskan menjaga istana negara secara     kamuflase, tetapi oleh Ajudan Presiden yaitu Brigjend Sabur pasukan itu dianggap akan menyerbu istana negara.
Akibatnya bersama dengan Wakil Perdana Menteri (Waperdam) I Soebandrio dan Waperdam III Chairul Saleh, presiden mengungsi ke Istana Bogor. Setelah pimpinan sidang diserahkan kepada Waperdam II  Dr. J. Leimena.
Karena situasi negara yang semakin gawat dan kewibawaan  pemerintah yang semakin merosot, dan didorong oleh rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memulihkan situasi negara maka tiga perwira tinggi Angkatan Darat, yaitu Mayjend Basuki Rahmat, Brigjen  M.Yusuf,  dan Brigjen Amir Mahmud berinisiatif menemui presiden di Istana Bogor setelah sebelumnya meminta ijin kepada Letjen Soeharto. Pertemuan itu menghasilkan suatu konsep surat perintah kepada MEN / PANGAD  LETJEN SOEHARTO, untuk atas nama presiden mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itulah yang pada akhirnya dikenal sebagai SUPER SEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret).
Berdasar surat perintah itu, Letjen Soeharto  mengambil beberapa langkah, yaitu:         
1.  Terhitung mulai tanggal 12 Maret 1966, PKI dan ormas-ormasnya dibubarkan dan di
      nyatakan sebagi partai terlarang. Dan diperkuat dengan Ketetapan MPRS  No IX / MPRS / 1966 yang intinya melarang penyebaran ajaran komunis dan  sejenisnya di Indonesia.
2.   Mengamankan 15 orang menteri Kabinet Dwi Kora Yang Disempurnakan yang                                            diduga  terlibat dalam peristiwa G 30 S / PKI.
3. Membersihkan MPRS   dan lembaga negara   yang lain dari   unsur-unsur    G 30 S / PKI   dan   menempatkan peranan lembaga-lembaga itu sesuai dengan UUD 1945
                
 Dengan mengacu pada Ketetapan MPRS  No. XIII /MPRS/1966, Presiden Soekarno membubarkan Kabinet Dwikora yang Disempurnakan dan kemudian menyerahkan wewenang kepada Letjen Soeharto untuk membentuk kabinet AMPERA (Amanat Penderitaan Rakyat). Tugas pokok kabinet Ampera tertuang dalam Dwidarma Kabinet Ampera, yang intinya mewujudkan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Ternyata Kabinet Ampera belumdapat menjalankan fungsinya dengan baik karena terganjal persoalan “DUALISME KEPEMIMPINAN NASIONAL”, yaitu Presiden Soekarno selaku pemimpin negara / pemerintahan dan Letjen Soeharto selaku pelaksana pemerintahan.
         Konflik itu berakhir setelah timbul tekanan dan desakan agar presiden Soekarno segera mengundurkan diri dari jabatannya. Oleh karena itu MPRS mengeluarkan Ketetapan No. XXXIII/MPRS/ 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Jendral Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga dipilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilu. Akhirnya pada sidang umum MPRS V tanggal 21 – 30 Maret 1967 Jendral Soeharto diangkat sebagai Presiden RI untuk masa jabatan 1968 – 1973.

I.POLITIK LUAR NEGERI SEMASA ORDE BARU
I.a  Kembali menjadi Anggota PBB.
Pada 28 September 1950, Indonesia tercatat sebagai anggota PBB dengan nomor urut 60. Banyak sekali manfaat yang diperoleh ketika Indonesia menjadi anggota PBB, baik semasa perang kemerdekaan, penyeleseian sengketa Irian Barat maupun bantuan dari lembaga-lembaga khusus PBB seperti UNESCO, WHO, IMF, IBRD dan sebagainya.   Namun hubungan yang harmonis itu terganggu ketika Indonesia pada 7 Januari 1965 keluar dari PBB. Akibatnya Indonesia terkucil dari pergaulan internasional, kenyamanan dan kebersamaan hidup dengan bangsa lain tidak dirasakan lagi, yang lebih parah pembangunan negara menjadi terhambat imbasnya muncul kesengsaraan rakyat.
Tindakan Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB, berawal dari desakan Komisi C DPR-GR. Pada 3 Juni 1966, panitia musyawarah DPR-GR membahas usulan Komisi C tersebut. Akhirnya disepakati Indonesia harus kembali menjadi anggota PBB dan badan organisasi yang bernaung dibawahnya dalam rangka menjawab kepentingan nasional yang semakin mendesak
Akhirnya pada 28 Desember 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Tindakan itu mendapat sambutan baik dari anggota PBB yang lain, dengan bukti terpilihnya ADAM MALIK sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.

I.b Menghentikan Konfrontasi Dengan Malaysia.
Konfrontasi dengan Malaysia, dianggap sebagi tindakan yang kuarang sesuai dengan politik luar negri yang Bebas dan Aktif, tindakan ini sangat merugikan kedua belah fihak sebab hubungan sebagai negara tetangga terputus.
Upaya m   erintis normalisasi hubungandimulai dengan diselenggarakannya perundingan
 Bangkok pada 29 Mei – 1 Juni 1966. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negri Adam Malik, delegasi Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Pertemuan ini menghasilkan tiga hal pokok, yaitu :
1.      Rakyat Sabah dan Serawak, diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang   telah mereka ambil mengenai kedudukannya dalam Federasi Malaysia.
2.      Indonesia – Malaysia menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.
3.      Tindakan-tindakan permusuhan harus dihentikan.
Peresmian normalisasi hubungan diplomatik Indonesia – Malaysia di tandatangani di Jakarta, pada 11 Agustus 1966 dengan ditandatanganinya perundingan Bangkok oleh
Menlu Adam Malik dan Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak.

I.c KEHIDUPAN POLITIK SEMASA PEMERINTAHAN ORDE BARU
·         Pemilu dan Pemerintahan.
Pemerintah Orde Baru berkehendak menyusun sistem ketatanegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah Orde Baru bertekat menegakkan demokrasi Pancasila. Salah satu wujud demokrasi adalah Pemilu. Melalui pemilu rakyat diharapkan dapat merasakan hak demokrasinya, yaitu memilih atau dipilih sebagi wakil-wakil yang di percaya untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan. Wakil-wakil itu senantiasa harus membawa suara hati nurani rakyat yang telah memilihnya agar keinginan mereka terpenuhi.

 ( Semula asas pemilu di Indonesia adalah LUBER artinya LANGSUNG,UMUM, BEBAS DAN RAHASIATetapi semasa Reformasi asas pemilu ditambah dengan istilah JURDIL artinya JUJUR dan ADIL ).
Secara berturut-turut, pemilu yang telah diselenggarakan di Indonesia semasa Orde Baru adalah :
1.      3 JULI 1971, dengan diikuti oleh 10 kontestan yaitu : GOLKAR mendapat 236 kursi,
NU mendapat 58 kursi, PARMUSI mendapat 24 kursi, PNI mendapat 20 kursi, PSII mendapat 10 kursi, PARKINDO (Partai Kristen Indonesia) mendapat 7 kursi, PARTAI KATOLIK mendapat 3 kursi, PERTI mendapat 2 kursi, sedangkan Partai MURBA dan IPKIA TIDAK MEMPEROLEH KURSI.
2.      2 MEI 1977, diikuti oleh tiga partai sebab partai yang programnya sama digabung     
Menjadi satu partai. Partai tersebut adalah : GOLKAR MENDAPAT 232 KURSI, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) fusi dari NU, PSII, PARMUSI dan PERTI mendapat 99 kursi dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) fusi dari PNI, PARKINDO, PARTAI  KATOLIK, MURBA dan IPKI mendapat 29 kursi.
3.      4 MEI 1982, PPP mendapat 94 kursi, GOLKAR mendapat 246 kursi, PDI mendapat 
24 kuirsi.
 4.  23 APRIL 1987, PPP mendapat 61 kursi, GOLKAR mendapat 292 kursi, PDI mendapat 40 kursi.
5        9 JULI 1992, PPP mendapat 62 kursi, Golkar mendapat 281 kursi, PDI mendapat 57.
6        9 MEI 1997, PPP mendapat 89 kursi, Golkar mendapat 325 kursi, PDI mendapat 11.

2.RUNTUHNYA PEMERINTAHAN ORDE BARU (PERISTIWA REFORMASI).




Gb : Demonstrasi mahasiswa menduduki Gedung MPR
           
Pemerintahan Orde Baru memang dapat membawa bangsa Indonesia kearah yang lebih baik, tetapi sayang semua itu di bangun di atas pondasi yang keropos yaitu hutang luar negri. Selama pemerintahan Orde Baru, rakyat terpedaya dengan gambaran fisik yang menampakkan seolah-olah bangsa Indonesia berhasil dalam pembangunan nasional.
Keroposnya perekonomian semakin diperparah dengan tindakan para konglomerat yang menyalah gunakan posisi mereka sebagai aktor pembangunan ekonomi. Mereka banyak mengeruk utang tanpa ada kontrol dari pemerintah dan masyarakat. Semua ini dapat terjadi karena adanya KOLUSI, KORUPSI dan NEPOTISME  (KKN) yang luar biasa.
Semua kemajuan yang ada di Indonesia akhirnya menjadi titik balik pada tahun 1997, hal ini bermula dari adanya krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi dan mempengaruhi segala sendi kehidupan masyarakat. Tatanan ekonomi rusak, pengangguran meningkat dan kemiskinan meraja lela. Dampak dari krisis adalah makin pudarnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah Orde Baru.
Dalam kondisi seperti itu muncullah gerakan REFORMASI yang berawal dari rasa keprihatinan moral yang mendalam atas berbagai krisis yang terjadi. Gerakan reformasi dipelopori oleh para mahasiswa dan cendekiawan serta didukung oleh masyarakat luas yang sadar akan arti perubahan.

E.     Orde Reformasi
Tumbangnya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Pengalaman Orde Baru mengajarkan kepada bangsa indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu bangsa indonesia bersepakat untuk sekali lagi melakukan demokratisasi, yakni proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan,dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga wakil rakya (DPR).
Presiden Habibieyang dilantik sebagai presiden untuk menggantikan presiden soeharto dapat dianggap sebagai presiden yang akan memulai langkah langkah demokratisasi dalam orde reformasi. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan pemerintahan Habibie adalah mempersiapkan pemilu dan melakukan beber pa penting dalam demokratisasi. UU Politik yang meliputi UU Partai Politik,UU Pemilu,dan UU Susunan dan Kedudukan MPR,DPR, dan DPRD yang baru disahkan pada awal 1999 menjadi pemilu yang demokratis yang diakui oleh dunia internasional. Pada masa pemerintahan Habibie juga terjadi demokratisasi yang tidak kalah pentingnya, yaitu penghapusan dwifungsi ABRI sehingga fungsi sosial-politik ABRI ( sekarang TNI atau Tentara Nasional Indonesia) dihilangkan. Fungsi pertahanan menjadi fungsi satu-satunya yang dimiliki TNI semenjak reformasi internal TNI tersebut.
Langkah terobosan yang dilakukan dalam proses demokratisasi adalah amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR hasil pemilu 1999 dalam empat tahap selama empat tahun (1999-2000). Beberapa perubahan penting dilakukan terhadap UUD 1945 agar UUD 1945 mampu menghsilkan pemerintahan yang demokratis. Peranan DPR sebagai lembaga legislatif di perkuat, saemua anggota DPR dipilih dalam pemilu, pengawasan terhadap presiden diperketat, dan hak asasi manusia memperoleh jaminan yang semakin kuat. Amandemen UUD 1945 juga diperkenalkan pemilihan umum untuk memilih presiden secara langsung (pilpres). Pilpres pertama dilakukan pada tahun 2004 setelah pemilihan umum untuk lembaga legislatif.
Langkah demokratisasi berikutnya adalaj pemilihan umum untuk memilih kepala daerah secara langsung (pilkada) yang diatur dalam UU No.32 tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah. UU ini mengharuskan semua kepala daerah di seluruh Indonesia dipilih melalui pilkada mulai pertengahan 2005. Semenjak itu, semua kepala daerah yang telah habis masa jabatannya harus dipilih melalui pilkada. Pilkada bertujuan untuk menjadikan pemerintah daerah lebih demokratis dengan diberikan hak bagi rakyat untuk menentukan kepala daerah. Hal ini tentu saja berbeda dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya yang bersifat tidak langsung karena dipilih oleh DPRD.
Pelaksanaan pemilu legislatif  dan pemilihan presiden pada tahun2004 merupakan tonggak sejarah politik penting dalam sejarah poltik indonesia modern karena terpilihnya presiden dan wakil presiden yang didahului oleh  terpilihnya anggota anggota DPR,DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan DPRD telah mentuntaskan demokratisasi telah berhasil membentuk pemerintah Indonesia yang demokratisasi karena nilai-nilai demokrasi yang penting telah diterapkan melalui pelaksanaan peraturan perundangan mulai dari UUD 1945. Memang benar bahawa demokratisasi adalah proses tanpa akhir karena demokrasi adalah sebuah kondisi yang tidak pernah terwujud secara tuntas. Namun dengan adanya perubahan-perubahan tadi, demokrasi di Indonesia telah mempunyai dasar yang kuat untuk berkembang.